Selamat HAKIN 2021

Adrian | Editor - Jumat, 30 April 2021, 13:31 WIB

Ketua Perhimpunan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumnsr, Gustiyono.Ketua Perhimpunan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumnsr, Gustiyono./doc

Oleh: Gusriyono, Ketua PJKIP Sumbar

TIGA belas tahun silam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan. Undang-Undang ini sejatinya memberangus praktik feodalisme  informasi di badan publik terhadap akses informasi.

Praktik penutupan akses informasi publik yang sudah berlangsung berabad-abad  dalam kultur birokrasi dan kerja-kerja pemerintahan. Tidak hanya itu, praktik feodalisme informasi juga memberi kabar pertakut kepada masyarakat, sehingga mereka tidak tahu haknya terhadap informasi.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut menjadi cahaya di tengah kegelapan informasi publik. Komisi Informasi pun dibentuk, sebagai lembaga negara yang diamanahkan undang-undang di pusat dan provinsi dan dapat dibentuk di kota dan kabupaten.

Keberadaan Komisi Informasi memberi terang  sekaligus membuka selubung pengetahuan masyarakat yang selama ini tertutup. Sayangnya dalam penerapan keterbukaan informasi publik, badan publik masih setengah hati dan tidak tulus. Keterbukaan informasi hanya sebatas keniscayaan yang dipahami sebagai pelepas tanya, tanpa paham makna dan filosofinya.

Memasuki 13 tahun Keterbukaan Informasi di Indonesia, mesti diiringi dengan kolaborasi sebagai sebuah strategi. Kolaborasi antara akademisi, badan publik, pemerintah, komunitas dan media. Semua unsur ini harus saling terhubung dalam satu simpul untuk berkolaborasi dan merayakan keterbukaan informasi publik. Tabik!!!

Selamat HAKIN 2021, satu saja ayo masifkan keterbukaan informasi, buka informasi pubik. Kalau bersih nggak usah risih, jujur itu buka informaai anggaran di badan publk.(***)

Editor: Adrian

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi