Saksi Dipanggil Polisi, Kasus Dugaan Penguasaan Sertifikat Tanah KSU-S Lanjut

Adrian | Editor - Jumat, 2 April 2021, 22:01 WIB

Kuasa Hukum Pelapor Eka Putra Zakran usai dampingi saksi dari.kliienmya yang dipanggil Penyidik Polres Pasbar, Kamis 1 April 2021.Kuasa Hukum Pelapor Eka Putra Zakran usai dampingi saksi dari.kliienmya yang dipanggil Penyidik Polres Pasbar, Kamis 1 April 2021./jonhar

FIXPADANG-- Penyidik Polres Pasaman Barat bekerja memgungkap dugaan penguasaan sertifikat tanah anggota Koperasi Serba Usaha Serumpun (KSU-S), sejumlah saksi pun dipanggil untuk dimintai keterangannya.

Kuasa hukum pelapor pada kasus tersebut, Eka Putra Zakran, SH mengatakan, hari ini dia sudah melakukan pendampingan terhadap pemeriksaan saksi-saksi atas laporan kliennya  Afdal Karnizon.

"Benar, hari ini saksi-saksi atas laporan klien kami sudah dilakukan pemeriksaan, yaitu ada dua saksi, pertama saudara Ramli Lubis dan Marjunis,"ujar Eka Putra Zakran, SH dari Kantor Advokat Eka Putra Zakran & Asociates (EPZA) Medan, Sumatera Utara itu.

Dia juga mendesak, supaya terlapor dalam kasus tersebut secepatnya dipanggil dan dimintai keterangan oleh pihak penyidik.

"Kita mendesak supaya terlapor HS dan S dapat segera dimintai keterangan dan mempertanggungjawabkan secara hukum atas penggelapan 53 sertifikat tanah yang diduga dilakukan oleh terlapor, katena itu bukan milik terlapor tetapi milik klien kami,"ujarnya.

Eka menjelaskan, sebelum ini kliennya yang merupakan anggota KSU Serumpun bermitra dengan Kelompok Tani Silayang Koru sejahtera (SKS), melaporkan HS dan S ke Polres Pasaman Barat 1 Maret 2021 lalu, atas dugaan telah melakukan penguasaan, dan penggelapan Sartifikat Hak Milik lahan perkebunan Silayang Julu.

"Beberapa minggu lalu, kita melaporkan HS dan S atas dugaan pengusaan sertifikat tanah, HS dan S dilaporkan dengan peristiwa pidana Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP pasal Pasal 372 jo 55 Ayat (1) KUHP," teramg Eka..

53 Sertifikat tanah milik anggota KSU Serumpun yang dikuasai secara pribadi oleh HS dan S, dan dimanfaatkan secara pribadi kata Eka tanpa sepengetahuan pemilik sah sertifikat tersebut.

"Kita meminta penegak hukum untuk dapat mengusut tuntas persoalan ini, karena ini menyangkut hak masyarakat banyak," harap Eka Putra Zakran. (jonhar)

Editor: Adrian

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi

terpopuler
sorot