Pusako Minang, Pemberdayaan Ekonomi Kamanakan

Adrian | Uploader - Sabtu, 3 April 2021, 8:02 WIB

Bagindo Yohanes Wempi (kanan) bersama Wagub Sumbar Audy saling bersinergi pikirian bangun SumbarBagindo Yohanes Wempi (kanan) bersama Wagub Sumbar Audy saling bersinergi pikirian bangun Sumbar/fb@yohaneswempi

Oleh: Bagindo Yohanes Wempi

PRINSIP pusako (pusaka) tinggi yang kembali diingatkan bahwa pusako tinggi hanya sebagai hak pakai kaum tapi bukaan hak melepaskan kepihak lain dalam bentuk dijual atau diperdagangkan secara kapitalis.

Maka untuk tetap mempertahakan keutuhan tanah pusako Minangkabau tersebut perlu ada kreatifitas-kreatifitas hebat mengelola pusako tinggi tetap ekonomis, berdaya guna sesuai undang-udang formal yang berlaku. Serta sistim bisnisnya pusako tinggi tersebut bisa untuk kesejahteraan anak kamanakan (kemenakan).

Menurut Penulis sudah saatnya angku ninik mamak dan mamak warih pusako memanfaatkan tanah ulayat tersebut secara adil dan mengeksploitasinya secara kekauman, kenagarian dengan membuat wadah khusus yaitu membuat lembaga yayasan, membuat lembaga koperasi simpan pinjam atau bantuan memanfaatkan alam pusako tinggi.

Kedua lembaga badan usaha secara formal diatur oleh pemerintah, ada undang-undang yang jadi pegangan maka pemegang warih pusako tinggi membuat Perseroan Terbatas (PT) yang pemegang saham bersumber dari lembaga yayasan dan koperasi. Nanti kepengurusan perusahan semua anak nagari, para kemenakan.

Setelah PT selesai, pengurus bersama sanak kemenakan lakukan usaha untuk mengexsporasi, menggarap, memanfaatkan secara ekonomis alam pusako tinggi Minangkabau untuk didapatkan hasil (deviden) yang dibagi-bagikan keseluruh anak kemenakan secara adil dan semua warga Nagari. 

Hasil deviden atau keuntungan dibagikan melalui koperasi jika bisa dalam bentuk simpan pinjam, lembaga yayasan nanti dalam bentuk kemanusiaan yang akan mencukupi kebutuhan setiap kepala keluarga dirumah gadang, atau untuk kepentingan kemakmuran kemenakan secara adil.

Jika kelembagaan PT tersebut dibuat dan hasilnya ada. Maka keberadaan pusako tinggi tetap utuh, bisa diberdayakan oleh sanak kemenakan, hasilnya pun tetap dimiliki oleh sanak kemenakan. Akhirnya tanah ulayat pusako tinggi tetap terjaga sesuai wakafnya yang dikelola oleh anak kemenakan.

Nah bagaimana teknis pelaksanaannya menurut Ir. Zirma (Wakil Ketua Kadin Sumbar) yang merupakan penggagas, pelaku ide ini. Langkah awal dibuat lembaga yayasan, yang sama-sama diketahui adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksut dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan dengan pengurus nantinya suluruh ninik mamak, dan perwakilan suku.

Editor: Adrian

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi

terpopuler
sorot