Keterbukaan Informasi Kebutuhan, Jangan Terjadi Miskomunikasi

Adrian | Editor - Senin, 5 April 2021, 13:04 WIB

Sekdakab sekaligus Atasan PPID Utama Sijunjung Zenifhan saat Bimtek PSI KI Sumbar sebut harus ada satu persepsi tentang keerbukaan informasi publil, Senin 5 April 2021. (***)Sekdakab sekaligus Atasan PPID Utama Sijunjung Zenifhan saat Bimtek PSI KI Sumbar sebut harus ada satu persepsi tentang keerbukaan informasi publil, Senin 5 April 2021. (***)

FIXPADANG---Sekretaris Daerah (Sekda) Zefnihan selaku Atasan PPID Utama Kabupaten Sijunjung menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik keharusan dan menjadi kebutuhan semua pihak.

"Keterbukaan informasi publik harus dan jadi kebutuhan kita semua, di UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kewajiban menyediakan informasi itu pemerintah atau badan publik," ujar Zefnihan.

Zefnihan sampaikan itu saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang mengangkat tema " Sengketa Informasi Publik Solusi Bagi Pemenuhan Hak Untuk Tahu Anda" di Gedung SKB Kabupaten Sijunjung, Senin 5 Aptil 2021.

Artinya kata Zenifhan ketebukaan informasi ada di badan publik, masyarakat adalah penerima.informasi tentu harus ada.penyamaan persepsi.

"Informasi publik yang dihasilkan  pemerintah tentu harus pas sampainya ke publik jangan sampai terjadi miskomunikasi atas informasi yang disampaikan badan publik," ujarnya.

Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, Noval Wiska di sambutan pembukaannya mengatakan keterbukaan publik tidak bisa dibantah sama sekali karena tranparasi merupakan hal terpenting dalam komitmen membangun pengembangan Kabupaten Provinsi se-Indonesia.

"Tujuan keterbukaan informasi publik adalah untuk memperoleh trust atau kepercayaan baik dari pemerintah maupun dari publik itu sendiri. PPID Utama harus berkolaborasi dengan PPID Pembantu setempat guna mencapai tujuan UU 14 tahun 2008," ujar Nofal.

Zefnihan mengatakan dalam memahami keterbukaan informasi publik iharus sepakat dalam mengaplikasikannya oleh karena itu bimbingan teknis ini diharapkan bisa memberikan satu presepsi dalam penyelenggaraan pemerintah ini sehingga tercapai lah trush dan rasa kepercayaan antara pemerintah dan publik .

 "Kami berharap kedepannya sebagai pengambil kebijakan hendaknya mohon dukungan dari DPDR kabupaten Sijunjung serta khususnya bagi peserta Bimtek dapat menjalankan keterbukaan informasi dengan satu pemahaman dan satu persepsi sehingga Kabupaten Sijunjung bisa menjadi kabupaten Informatif", ujarnya. (***)

Editor: Adrian

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi

terpopuler
sorot