Ada Bau Tipikor, Pewaris Tanah 765 Ha, Minta KPK Usut

Adrian | Uploader - Kamis, 1 April 2021, 16:24 WIB

Esy Kuasa Hukum Kaum Maboet mencium dugaan bau amis korupsi di atas lahan 765 hektar milik kliennya, Kamis 1 April 2021. (***)Esy Kuasa Hukum Kaum Maboet mencium dugaan bau amis korupsi di atas lahan 765 hektar milik kliennya, Kamis 1 April 2021. (***)

FIXPADANG--- Pemilik tanah seluas 765 hektar tersebar di empat kelurahan di Kecamatan Koto Tangan Kota Padang terus berupaya mendapatkan hak atas tanahnya kembali.

Mamak Kepala Waris (MKW) Kaum Maboet Suku Sikumbang, M Yusuf  yang menggantikan almarhum Lehar, kepada wartawan menduka ada tindak pidana korupsi terhadap tanah yang secara dokumen hukum milik Kaum Maboet.

M Yusuf kembali menegaskan, bahwa tanah tersebut sah milik kaumnya dengan alas hak putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

"Sampai hari ini tidak.ada satupun putusan pengadilan yang membatalkan tanah 765 hektat itu milik Kaum.Maboet," ujar Kuasa Hukum M Yusuf, Putri Deyesi Rizki, Kamis 1 April 2021 di Padang.

Putri Deyesi Rizki, SH, pada jumpa pers di Kantor Kaum Maboet di Ulak Karang, Kota Padang, itu mengatakan ada bau dugaan tindak pidaka korupsi di tanah Kaum Maboet.

"Baunya ada, tu bisa dilihat dari banyak fakta hukum dan fakta lapangan, dan M Yusuf sebagai MKW yang baru, merasa jadi tumbal praktek korupsi tersebut, karena diduga ada kriminalisasi dan intimidasi oleh oknum petugas Polda Sumbar,"ujar Putri Deyesi Rizki yang akrab disapa Esy itu.

Dijelaskan Esy, M Yusuf dan Yasri selaku Mamak Jurai bersama almarhum MKW Lehar ditahan Polda Sumbar selama 90 hari, Lehar meninggal dalam masa penahanan, atas perkara dugaan penipuan dan pemalsuan yang dilaporkan oleh Pengusaha Budiman.

"Kemudian penahana M Yusuf dan Yasri ditangguhkan. Namun, setelah enam bulan lebih masa penangguhan penahanannya, status hukumnya masih menggantung, tidak jelas apakah lanjut ke persidangan, atau dihentikan perkaranya," tegas Esy. 

Ditegaskan Esy, dugaan adanya tindak pidana korupsi di tanah tersebut bisa dilihat dari banyaknya terbit sertifikat hak milik atas nama orang lain tanpa sepengetahuan Kaum Maboet di tanah tersebut dalam masa Sita Tahan oleh Pengadilan Negeri Padang, yaitu dari tahun 1982 sampai 2010.

Editor: Adrian

Sumber:

tags
Artikel Rekomendasi